Proporsi lelaki Jepang berusia 20an yang hendak menikah sudah menurun, dengan tidak sedikit dari mereka berdalih karena penghasilan mereka tidak mengisi pengharapan perempuan, menurut keterangan dari sebuah riset.
Dengan menurunnya pun jumlah wanita yang hendak menikah dan masih relatif jarang anak-anak dicetuskan di luar nikah di Jepang, angka-angka tersebut berpotensi menghambat kepandaian utama Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menaikkan angka kelahiran yang rendah di negara itu.
Survei tersebut menunjukkan bahwa 38,7 persen lelaki Jepang lajang berusia 20an yang menjadi responden menuliskan mereka hendak menikah secepat barangkali atau hendak menikah pada akhirnya. Angka ini turun dari 67,1 persen tiga tahun lalu.
"Lebih dari setengah wanita lajang hendak pasangan mereka berpenghasilan sedikitnya 4 juta yen (Rp 508 juta) per tahun. Sementara itu, melulu 15,2 persen lelaki lajang berusia 20an berpendapatan 4 juta yen atau lebih," menurut keterangan dari laporan guna afiliasi perusahaan asuransi Meiji Yasuda Life Insurance.
"Kesenjangan ini kelihatannya adalah salah satu dalil bagi lebih tidak sedikit orang guna tidak menikah sama sekali atau menikah lebih lambat."
Data ini hadir di tengah kampanye Abe guna pemilihan di majelis tinggi pada 10 Juli, dengan mengajukan kepandaian ekonomi dan menjanjikan tahapan untuk menambah angka kelahiran.
Pemerintah Abe hendak menaikkan angka kelahiran menjadi 1,8 per wanita dari 1,4, yang masih di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk menangkal menyusutnya populasi yakni 2,1.
Bagi semua perempuan lajang berusia 20an, angka tersebut anjlok dari 59 persen dari 82,2 persen dalam periode yang sama, menurut keterangan dari survei tersebut.
Persentase wanita dan laki-laki lajang berusia 30an di Jepang yang hendak menikah pun anjlok lebih dari 10 poin menjadi setiap 40,3 persen dan 45,7 persen, menurut keterangan dari data itu.
Jumlah warga Jepang diproyeksikan jatuh ke selama sepertiga menjadi 87 juta tahun 2060, menurut keterangan dari Lembaga Nasional guna Riset Populasi dan Jamnan Sosial.
Sistem pensiun tertekan dampak meningkatnya jumlah manula dan rendahnya angka kelahiran, sebab populasi angkatan kerja yang lebih kecil mesti menanggung semakin banyaknya jumlah pensiunan.
Meski sejumlah ekonom memuji tahapan Abe memasukkan angka kelahiran dalam agenda, yang lainnya memperingatkan bahwa pemerintah telah paling ketinggalan dalam isu populasi sampai-sampai akan sulit menambah pertumbuhan ekonomi tampa membuka keran imigrasi skala besar. [hd/dw]
